2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

Wecome Aurora7 di Situs Kami!

Aurora7, Jakarta – Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyumbang Rp67,09 triliun terhadap keuangan negara. Hasil tersebut berasal dari pemantauan proyek strategis nasional (NSP), pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. 2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate menjelaskan nilai kontribusi sebesar R67,09 triliun itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama, efektivitas belanja atau penghematan pemerintah sebesar 15,56 triliun.

“Uang ini boleh keluar, tidak akan kita biarkan keluar,” kata Ateh dalam jumpa pers di kantor BPKP, Kamis, 1 Februari 2024.

Kontribusi kedua adalah penghematan uang yang telah disalurkan sebesar 21,9 triliun rupiah. Uang tersebut merupakan hasil audit investigatif BPKP. “Uang ini sudah cair dan kami upayakan dikembalikan ke kas negara,” ujarnya. Groundbreaking Kelima di IKN, Ada Nusantara International School

Kontribusi ketiga, lanjut Ateh, berasal dari optimalisasi potensi pendapatan suatu negara atau daerah yakni sebesar 29,3 triliun rupiah. Melalui sambutannya, Ateh mengakui bahwa BPKP telah mengidentifikasi potensi penerimaan yang dapat digali dan dioptimalkan dari sektor pajak dan non pajak (PNBP). “Ini meningkatkan aliran uang ke dalam negeri,” katanya.

Hasilnya, kata Ate, ada 86 kementerian/lembaga, 543 pemerintah daerah, dan 27.190 desa yang diawasi. Selain itu, terdapat pengawasan terhadap 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, dan 114 badan usaha milik negara (BUMN) dan anak perusahaannya.

Selain itu, kata Ateh, BPKP akan melakukan 20.783 kegiatan pengawasan selama tahun 2023, yang terdiri dari 16.471 kegiatan penjaminan mutu seperti audit, evaluasi, dan pemantauan. Selain itu, 4.312 kegiatan konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi publik dan pengelolaan keuangan negara sedang dilakukan.

Pada tahun 2024, kata Ate, BPKP akan fokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijelaskan dalam 25 tema dan 88 tema prioritas keuangan dan pembangunan nasional. “Tahun ini pengawasan BPKP akan mengutamakan kecepatan, menjamin ketepatan waktu, mencegah kebocoran, dan memberikan layanan pengawasan pemerintah dalam negeri yang berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.

Pilihan Redaksi: Jokowi Diminta Bayar Utang Bulogu Rp 16 Triliun, Ini Tanggapan Sri Mulyani.

Berikut profil Gelora Bung Karno atau GBK, lokasi perusahaan Prabowo-Gibran. Dibangun tahun 1960, diresmikan tahun 1962. Berapa kapasitasnya? Baca selengkapnya

Program Rekrutmen Bersama BUMN 2024 akan terbuka bagi putra-putri terbaik Tanah Air untuk bergabung di BUMN. Baca selengkapnya

Tommy menanggapi wacana menjadikan BUMN menjadi koperasi yang diajukan tim pemenangan calon presiden nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Baca selengkapnya

Tim Nasional AMIN menegaskan, kebijakan dan program pokok terkait BUMN dirinci dalam pemaparan misi kedua AMIN ke-16. Baca selengkapnya

Ketua Koalisi Pemangku Kepentingan BUMN Maju Tommy Tampati menyayangkan wacana BUMN berubah menjadi koperasi. Baca selengkapnya

Pemerintah kini mempertimbangkan proyek tanggul laut raksasa sebagai PSN. Baca selengkapnya

Pemerintah berencana menyelesaikan 41 PSN senilai Rp 500 triliun pada tahun 2024. Ada jalan tol Chimangis-Cibitung. Baca selengkapnya 2023, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun

Pemerintah mengecualikan 12 proyek dari daftar PSN. Kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi kementerian teknis terkait. Baca selengkapnya

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Daerah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Uthoma mengatakan, sebanyak 37 PSN akan selesai sepanjang tahun 2023 dengan biaya sebesar R475,4 triliun. Baca selengkapnya

Sebanyak 190 proyek strategis nasional (NSP) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga Desember 2023. Total biaya proyek mencapai 1.515,4 triliun rupiah. Baca selengkapnya